Pengusaha tekstil mendukung perintah Menteri Perdagangan yang melarang barang impor

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jakarta Jemmy Kartiwa menyambut baik penerapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Ketentuan Impor yang sedikit diubah pada Peraturan Menteri Perdagangan 3 Tahun 2024.

Jemmy mengatakan, Undang-Undang Menteri Perdagangan 36/2023 yang nantinya akan mengubah aturan perbatasan dapat membantu pengawasan impor produk jadi di sektor tekstil dan tekstil (TPT).

Menurut dia, pemeriksaan perbatasan produk impor tersebut spaceman akan melindungi pasar dalam negeri dari masuknya produk tekstil dan pakaian jadi. Jadi, dalam sistem rasio, ketahanan UMKM dan industri kecil konveksi (IKM) bisa ditingkatkan.

Jemmy menilai Permendag 36/2023 merupakan langkah maju pemerintah dalam mendorong pengembang industri mencapai proyek Indonesia Emas 2045. Tak hanya Indonesia, ia mengatakan negara lain juga sudah menerapkan program serupa untuk menjaga keseimbangan produksi.

lingkungan hidup dari atas ke bawah. “Kalau kita ke negara lain, kita diperlakukan sama, akan ada deklarasi bea cukai, kita bawa rokok dan minuman terbatas. “Saya kira wajar jika negara mengeluarkan undang-undang untuk melindunginya, karena perlindungan terhadap perusahaan terus kita dorong,” tegas Jemmy.

Di sisi lain, ia juga menanggapi komentar pejabat di Departemen Pelayanan Deposit Impor yang mengeluhkan rumitnya proses check-in di bandara. Jemmy memahami hal tersebut, karena setiap aturan pasti ada pro dan kontranya.

“Tentu saja dalam suatu konflik ada yang menang dan ada yang kalah. “Siapa pun yang terluka oleh jastiper (pawang) saat protes menjadi penyebab terjadinya pemusnahan barang di bandara,” imbuhnya.

“Tapi dari yang saya verifikasi, hari ini saya kedatangan pengunjung asing, tidak ada kabar barang bawaannya diturunkan. Selama tidak komersial, asal dari luar, asal membawa kenangan yang masuk akal, tidak ada yang bisa diimpor. “Tapi kalau ada yang membawa tas (impor), wajar kalau pemerintah meminta pajak masukan,” jelasnya.